Nasional – Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (18/1/2022).
Rapat tersebut membahas soal evaluasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 1981 tentang Pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta dan Evaluasi seleksi guru ASN-PPPK tahun 2021.
Dalam rapat itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra Elnino M. Husein Mohi menyarankan, persoalan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat ditangani oleh Presiden Jokowi.
“Ada baiknya masalah PPPK ini kita usulkan untuk ditangani langsung oleh Presiden, minimal Menko SDM. Sebab, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah kewalahan dalam hal ini,” jelas Elnino Mohi.
Elnino mengakui, jika Mendikbudristek Nadiem Makarim memang sosok yang sangat brilian, tapi bukan dalam hal manajemen pendidikan nasional.
“Berikan lah tugas kepada ahlinya,” papar Elnino.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo ini mengusulkan, agar Kemendikbudristek bisa mengubah sistem komunikasinya.
Hal ini, kata Elnino agar Kementerian pimpinan Nadiem cs bisa memahami dan menjiwai rasa yang dimiliki para pendidik.
“Kalau tidak, kebijakan yang diniatkan untuk mencerdakan kehidupan bangsa malah mengacaukan kehidupan bangsa. Tulang punggung negara ini ada adalah para guru. Dari dulu sampai sekarang begitu, jangan ada yang dzolim kepada para guru,” ujar Elnino.
Untuk rekrutmen PPPK tahap akhir, Elnino memastikan, DPR perlu dan harus berjuang agar semua guru honorer diangkat menjadi PPPK tanpa adanya test.
“Terutama yang sudah lama mengabdi, umur sudah diatas 35 tahun, dan medan juang yang sulit,” tutur Elnino.
Elnino dalam rapat itu juga berharap, agar Kementerian yang dipimpin oleh Nadiem Makarim harus dapat mendengarkan keluhan dan suara dari sekolah swasta.
“Suara dari sekolah- sekolah swasta harus didengarkan oleh Kemendiknas dan diikuti supaya pendidikan di Indonesia Jaya semuanya, baik negeri maupun swasta,” imbuh Elnino.
Elnino berpesan, agar Nadiem cs tidak melulu berkilah serta menyandarkan argumentasi aturan di KemenPAN dan BKN hingga Kementerian Keuangan.
“Sebelum buat kebijakan Kemendiknas sudah koordinasi dengan Kementerian tersebut. Kalau dipaksakan seperti kejar target, justru akan kacau,” pungkas Elnino.
