Sekilas Tentang Bingkai Besar Partai GERINDRA

RAKYAT BERDAULAT LAHIR DAN BATIN, NEGARA KUAT

Setiap wakil rakyat yang berasal dari partai politik, wajib berjuang untuk rakyat berdasarkan pokok pikiran utama partainya (AD/ART), di bawah petunjuk dan arahan pimpinan partai yang merupakan penerima mandat seluruh kader partai. Jadi, aspirasi rakyat Gorontalo yang dibawa oleh Elnino ke Senayan selalu dikemas dalam mainframe GERINDRA yang harus diperjuangkan oleh setiap anggota Partai GERINDRA sesuai arahan Ketua Umum Prabowo Subianto.

Sejak didirikan di tahun 2008, perjuangan pokok Partai GERINDRA dan Prabowo Subianto adalah menjadikan rakyat benar-benar berdaulat atas tanah, berdaulat atas air, berdaulat atas udara yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia, kita semua, harus benarbenar merdeka dari segala intervensi asing (Catat: bukan anti asing ya…, tapi tidak mau diintervensi asing sebagaimana kita tidak mau pula mengintervensi negara lain). Bangsa Indonesia, kita semua, mesti bersatu dalam naungan Pancasila, sebesar apa pun perbedaan prinsip maupun beda pendapat antara kita. Bangsa Indonesia, kita semua, mesti berdaulat atas tanah-air-udara yang ada di atasnya. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan melawan kedzoliman (ketidakadilan). Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang makmur, bahagia secara lahir dan bahagia secara batin. Ya, itu sama dan sebangun dengan cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Lebih konkrit lagi, Partai GERINDRA berencana untuk mengembalikan UUD NRI 1945 kepada naskah yang asli, yaitu naskah yang ditandatangani PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, terutama Pasal 33 supaya cukup sampai pada ayat 1, 2, dan 3.

Pasal 33 UUD NRI 1945

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33 (ayat tambahan)
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Rumusan naskah asli: Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kajian tentang Pasal 33 ini cukup panjang, tampak pada lamanya pembahasan oleh para ahli tentang penambahan ayat 4 ketika proses amandemen tahun 2003. Sebagian pakar bersikeras bahwa Pasal 33 tidak perlu diubah, sebab tiga ayat yang sudah ada itu adalah intisari kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia dalam ekonomi. Sebagian ahli lagi merasa perlu untuk menambahkan ayat 4 seperti di atas.

Sekilas memang tampak bahwa tidak ada yang sangat sensitif dalam penambahan pasal 4, tetapi yaa…begitulah… Namanya juga undang-undang dasar yang merupakan norma atau aturan tertinggi di suatu negara konstitusional, maka satu kata saja dalam konstitusi akan membawa konsekuensi yang sangat luas.

Sampai laporan ini sedang kami susun, Elnino juga sedang sibuk menyusun buku yang berisi kajian tentang Pasal 33 itu.

Sekali lagi, Partai GERINDRA sendiri telah mengkaji seluruh naskah UUD hasil amandemen 1999-2003, termasuk Pasal 33 ini, sejak sebelum mendirikan partai politik pada tahun 2008. Salah satu alasan mengapa GERINDRA didirikan adalah ingin menjadi bagian dari Republik Indonesia yang mengembalikan kedaulatan rakyat Indonesia di berbagai bidang.

Kesimpulan kajian GERINDRA adalah; kembalikan UUD ke naskah asli 18 Agustus 1945 terutama pasal 33, dan bila ada penambahan di pasal-pasal lainnya maka hendaknya penambahan itu tidak mereduksi maksud dari para pendiri negara, hanya memuat aturan pokok/dasar saja, jangan terlalu banyak dan tidak tumpang tindih antara satu pasal dengan pasal lainnya.