Uang adalah salah satu elemen kunci dalam menjalankan pemerintahan. Diperlukan anggaran yang memadai agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Prabowo Gibran, dalam kampanyenya, mengusulkan beberapa program baru untuk menyempurnakan program jaminan sosial yang sudah ada. Namun, pertanyaannya muncul: dari mana uang akan diperoleh?
Fakta #1: Rasio Belanja Negara vs PDB Masih Rendah!
Meskipun anggaran belanja negara Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp. 3.304 triliun, setara dengan 14% dari target PDB 2024, rasio ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara G20. Indonesia berada di peringkat terendah, dengan rasio 14%, sementara Perancis, yang memiliki rasio tertinggi, mencapai 58%.
Rendahnya rasio belanja negara Indonesia ke PDB mencerminkan keterbatasan kualitas dan kuantitas layanan pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi negara.
Fakta #2: Presiden Jokowi Sudah Siapkan Dasar Peningkatan Pendapatan Negara!
Untuk mendukung program-program baru yang diusulkan, Prabowo Gibran perlu menanggapi dasar peningkatan pendapatan negara yang sudah disiapkan oleh Presiden Jokowi. Target pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak (PNBP) di APBN 2024 adalah Rp. 2.780 triliun atau sekitar 12,2% dari target ekonomi Indonesia di tahun yang sama.
Prabowo Gibran berkomitmen untuk meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB pada tahun 2029, yang akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 2.508 triliun. Untuk mencapai target ini, beberapa strategi yang diusulkan adalah:
Digitalisasi dan Otomasi Pajak menggunakan Big Data dan AI (Naik 3-6%)
Penerapan sistem formulir pajak yang sudah diisi sebelumnya (prepopulated tax form) akan meningkatkan keakuratan laporan pajak. Dengan menggunakan big data dan kecerdasan buatan (AI), Dirjen Pajak berharap dapat mengumpulkan informasi yang lebih akurat tentang pendapatan dan harta Wajib Pajak, yang dapat meningkatkan penerimaan pajak sebesar 3-6%.
Pemanfaatan Pajak Ekspor untuk Dorong Hilirisasi (Naik 2-3%)
Pengenaan pajak ekspor tinggi pada produk yang dapat dihilirisasi di Indonesia, seperti tembaga, bauksit, dan lainnya, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sebesar 2-3%.
Optimalisasi Cukai untuk Dorong Hidup Sehat (Naik 1%)
Pengenakan cukai pada minuman sangat manis diharapkan dapat mengurangi konsumsi yang berlebihan dan, pada gilirannya, meningkatkan penerimaan negara sebesar 1%.
Optimalisasi Bea Masuk untuk Investasi Produk Substitusi (Naik 1%)
Pengenaan bea masuk pada produk yang dapat digantikan oleh produksi dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sebesar 1%.
Mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai Enabler Peningkatan Penerimaan Negara
Prabowo Gibran berkomitmen untuk mendirikan Badan Penerimaan Negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan. BPN akan memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan pengumpulan penerimaan negara dan membina lembaga-lembaga terkait seperti Pengadilan Pajak. Pegawai BPN akan dinilai berdasarkan merit system, menghindari potensi korupsi.
Dengan strategi ini, Prabowo Gibran bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, mendukung program-program sosialnya tanpa harus mengandalkan utang yang tidak berkelanjutan.
