Terbentur Tembok Konstitusi

Oleh : Rustam Amiruddin, S.Ag., M.Si.

Rustam Amiruddin ( Staf Ahli Elnino M. Husein Mohi – Nomor Anggota B-111 )

Sejak 1 Oktober 2009, Elnino M. Husein Mohi adalah satu dari 132 orang “Senator” Republik Indonesia. Beban cukup berat ditaruh di pundaknya. Di antara puluhan orang muda Gorontalo yang mendapatkan jabatan negara dan jabatan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif, Elnino dan dokter Budi Doku adalah pemegang predikat “pejabat tinggi negara”—suatu jabatan yang hanya dimiliki kurang dari seribu orang di antara 240 juta kepala rakyat Indonesia.

Konsekuensinya, andaikata Elnino M.H. Mohi di Senayan sana “terbawa arus” politik yang menggerus anggaran negara (baca: uang rakyat), jikalau Elnino ikut-ikutan berperilaku sebagaimana politisi yang sebelumnya terpilih dengan cara money politics, maka yang beroleh hukuman dari rakyat bukanlah Elnino semata, namun juga seluruh politisi muda yang sedang dan akan mencoba untuk menerapkan politik yang santun, cerdas dan berwibawa.

Jangan. Tentu itu jangan sampai terjadi. Nanti umat akan berkata, “Ternyata sama saja…. ternyata lebih baik memilih calon yang kasih duit daripada yang tidak kasih duit… Toh sama saja kelakuannya…”. Sikap apatis semacam itu berbahaya. Jika orang-orang seperti Elnino tidak membuktikan kekuatan idealismenya, maka nilai-nilai ideal dalam politik akan runtuh, butuh 20-25 tahun (baca; satu generasi!) untuk membangunnya lagi.

Maka Elnino harus melakukan sesuatu yang tidak biasa, mesti setara dengan proses terpilihnya yang juga tidak lazim. Elnino wajib menunjukkan bahwa dia berbeda dari politisi umumnya. Tugas yang tidak mudah dan membutuhkan pengendalian diri dan pengendalian lingkungan yang serba ekstra.

TEMBOK KONSTITUSI

Tapi persoalannya, Elnino—sebagaimana seluruh Senator di Senayan—menghadapi kendala besar terkait minimnya wewenang DPD RI, yakni hanya sekedar mengusulkan, memberikan pendapat dan memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU). RUU itu pun hanya khusus yang berkaitan dengan urusan kedaerahan. Semua itu kemudian disetorkan kepada DPR RI yang diisi oleh perwakilan partai politik untuk ditindaklanjuti.

DPD RI memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi lagi-lagi hasil pengawasannya juga diserahkan kepada DPR RI. DPD RI tidak punya wewenang untuk “memutuskan”, karena yang berhak memutuskan adalah DPR RI. Demikianlah kewenangan DPD RI yang diatur oleh hukum tertinggi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan hasil amandemen konstitusi 1999-2002.

Gambar ini menunjukkan proses pembentukan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD RI.

Dari sini patut dicatat, bahwa tanpa pengajuan maupun pertimbangan DPD RI, DPR RI tetap memiliki kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Tampak pada tabel dan gambar di atas, tidak ada satu pun kewenangan DPD RI untuk memutuskan, atau menetapkan, apalagi mengesahkan. Semua kewenangan itu ada di DPR RI. Sekali lagi, selain bidang-bidang yang tercantum pada tabel di atas, seluruhnya adalah kewenangan DPR-RI dan bukan kewenangan DPD-RI. Misalnya tentang kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta moneter, DPD RI tidak diberi hak untuk membahasnya.

Parahnya lagi, di antara ratusan Rancangan Undang-Undang (RUU), pendapat maupun pertimbangan DPD RI yang telah diserahkan, sangat jarang diperhatikan oleh DPR RI. Kalaupun ada poin-poin yang diambil, jarang sekali DPR RI mengakui bahwa produk tersebut orisinal milik DPD RI, alih-alih malah diklaim sebagai produk DPR RI. Padahal, jika dipersandingkan, seringkali para ahli mengakui bahwa produk RUU dari DPD RI jauh lebih baik ketimbang milik DPR RI. Mengapa begitu? Sebab, ketika menyusun rancangan undang-undang, DPD RI tidak dicampuri oleh kepentingan partai politik melainkan lebih pro kepentingan rakyat, terutama yang ada di daerah.

AMANDEMEN UUD NRI 1945

Kondisi DPD RI seperti telah digambarkan di atas sungguh miris. Predikatnya adalah lembaga tinggi negara, tetapi tidak punya banyak kewenangan berarti. DPD RI, termarjinalkan oleh konstitusi—hukum tertinggi. Lembaga ini dibuat seperti “macan ompong”.
Bagaimana mungkin para senator memperjuangkan kepentingan daerah dalam berbagai peraturan nasional (undang-undang) jika kewenangannya sangat terbatas seperti itu? Bukankah mubazir jika sebuah lembaga yang dibiayai oleh uang rakyat Indonesia, hanya diberi peran yang hampir mirip dengan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)? Ada sebagian pengamat politik yang meledek DPD RI sebagai “LSM Plat Merah”, “Majelis Rendah” atau “Anak Bawang”, walaupun memiliki kedudukan protokoler yang tinggi.

Padahal, legitimasi rakyat melalui Pemilu lebih besar kepada anggota DPD RI ketimbang kepada anggota DPR RI. Memang, di Gorontalo, jumlah anggota DPR RI hanya tiga orang, sementara DPD RI ada empat orang. Artinya, di Gorontalo lebih banyak yang memilih satu anggota DPR RI daripada satu anggota DPD RI. Tetapi, di berbagai provinsi yang banyak penduduk, legitimasi terhadap anggota DPD RI secara rata-rata jauh lebih banyak ketimbang legitimasi kepada anggota DPR RI. Berikut ini adalah rata-rata legitimasi terhadap setiap anggota parlemen di Senayan.

LembagaTotal suara sah dalam pemiluJumlah anggotaRata-rata jumlah suara per anggotaKewenangan
DPD RI104.099.785132788.635Kecil
DPR RI104.099.785560185.893Besar

GAGALNYA AMANDEMEN

Kondisi itulah yang memicu DPD – RI dan seluruh anggotanya berusaha untuk melakukan Amandemen Konstitusi—perubahan lanjutan UUD NRI 1945. Salah satu yang diperjuangkan adalah; DPD RI benar-benar berfungsi sebagai saluran aspirasi daerah, sekaligus memiliki kewenangan memutuskan—setidaknya terhadap semua peraturan yang berkaitan dengan daerah.

Amandemen Konstitusi itu sebetulnya sudah diperjuangkan sejak DPD RI ada pada tahun 2004 silam. Namun, hingga 2013 ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Amandemen itu bisa dilakukan sebelum Pemilu 2014.

Mengapa upaya itu tak kunjung berhasil sampai sekarang? Sebab untuk melakukan amandemen konstitusi, DPD RI tidak boleh sendiri, harus ada dukungan dari partai-partai politik yang ada di DPR RI. Pada pasal 37 UUD NRI 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa “Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.” Sementara anggota MPR itu berjumlah 692 orang (jumlah dari 560 anggota DPR RI dan 132 jumlah anggota DPD RI). 1/3 dari 692 orang adalah 231 orang. Sehingga, dibutuhkan dukungan dari minimal 99 orang anggota DPR RI (yang tentu saja dari parpol) untuk mengabulkan amandemen yang diajukan oleh para anggota DPD RI.

Di sinilah persoalannya. Sampai hari ini, dukungan dari partai politik belum cukup untuk memenuhi syarat dilakukannya amandemen. Bisa jadi karena parpol-parpol yang ada di DPR RI sedang nyaman dengan posisi sekarang. Ada kesan bahwa mereka tidak sudi “memberi” atau “membagi” kewenangan yang dimiliki kepada lembaga lain.

Sebetulnya usaha untuk amandemen kelima bukan hanya sekadar memperkuat kewenangan DPD RI. Lebih dari itu, proposal amandemen yang diajukan oleh Elnino dkk juga mengusung perubahan tentang hal-hal fundamental bagi masa depan bangsa. Elnino yang termasuk dalam jajaran pimpinan kelompok anggota DPD di MPR ( dikenal dengan istilah ‘fraksi DPD’) periode 2009-2011, menjelaskan hal-hal yang ingin diubah pada level konstitusi. Misalnya saja tentang ; (1) Pengajuan calon presiden perseorangan atau independent-non parpol, (2) Penguatan DPRD dengan memisahkannya dari ranah pemerintahan daerah, (3) Penguatan sistem presidensial, (4) Memasukkan hak anak dan hak perempuan dalam konstitusi, (5) Memasukkan “Komisi Pers” dalam konstitusi—sebagai usaha penguatan “Dewan Pers” yang ada sekarang ini, (6) Penguatan Otonomi Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tapi perjuangan yang berat lagi melelahkan ini selalu saja terbentur pada tembok konstitusi (UUD NRI 1945). Segala suara dan aspirasi dari daerah-daerah ternihilkan karena kewenangan DPD RI yang sangat minim. Semua kewenangan (baca: kekuasaan) dimiliki dan dikelola oleh dua lembaga negara saja; DPR RI dan Presiden.

JUDICIAL REVIEW

Galau dengan tersendat-sendatnya proses politik untuk Amandemen, 11 anggota DPD RI membentuk Tim Litigasi. Elnino adalah satu di antaranya. Tim inilah yang mengajukan judicial review terhadap UU No. 27/2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juga terhadap UU No. 10/2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah proses yang cukup panjang dengan melibatkan para ahli hukum seperti Todung Mulya Lubis dll, Tim Litigasi DPD RI itu bergerak ke level Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjuangkan kewenangan DPD RI sebagai perwakilan daerah. Hasilnya?
Alhamdulillah, MK mengabulkan sebagian tuntutan Elnino dkk, yaitu dengan mewajibkan DPR RI melibatkan DPD RI dalam proses pembahasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Tetapi, pada tahap proses pengambilan keputusan, lagi-lagi DPD RI tidak diacuhkan. Hingga buku ini ditulis, belum ada sinyal bahwa keputusan MK tersebut akan dilaksanakan oleh DPR RI. Sebab, untuk melaksanakan keputusan MK itu dibutuhkan suatu “Tata Tertib Bersama” DPR dan DPD. Tatib itulah yang sampai hari ini belum ada. Adakah pihak-pihak yang memperlambat munculnya Tatib Bersama itu? Kalau pun ada, pasti oknumnya bukanlah DPD RI.

Start typing and press Enter to search