Ringkasan Produk DPD RI

Oleh : Neneng Susanti

Asisten Elnino M. Husein Mohi – Nomor Anggota B-111

DEWAN Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah Amandemen 1999-2002. Lembaga negara ini adalah semacam ‘pengganti’ Utusan Daerah di MPR-RI. Pada periode pertama DPD RI (2004-2009), Provinsi Gorontalo diwakili oleh empat tokoh; Drs. Hi. A.D. Khali, Prof. Dr. Hi. Nani Tuloli, Amir Adam dan Ir. Roeland Niode. Sedang periode kedua (2009-2014), para wakil Gorontalo di lembaga ini adalah Hana Hasanah Fadel Muhammad, Rahmijati Jahja, Elnino M. Husein Mohi, dan Ch. Budi Doku.

Seperti DPR RI yang memiliki 11 Komisi, DPD RI juga memiliki 4 Komite. Komite adalah alat kelengkapan pokok DPD RI untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai perwakilan daerah.

Terdapat pula alat kelengkapan lainnya di DPD RI, yakni Panitia Perancang Undang Undang (PPUU). Tugasnya untuk menyelaraskan Rancangan Undang Undang (RUU) inisiatif DPD yang akan disampaikan kepada DPR. Sejak 2009 sampai sekarang, ibu Rahmijati Jahja adalah anggota PPUU.
Ada juga Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) yang menentukan kebijakan kerumah-tanggaan DPD, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai sekretariat jenderal, dan penggunaan anggaran DPD RI. Dokter Budi Doku sempat menjadi Ketua PURT periode 2011-2012, kedudukannya lalu digantikan Hanna Hasanah. Selain itu ada juga Badan Kehormatan (BK), yang bertugas menyelidik dan memverifikasi pengaduan terhadap Anggota DPD. BK juga bertanggungjawab mengevaluasi, menyempurnakan peraturan DPD tentang tata tertib dan kode etik. Rahmijati Jahja adalah anggota BK periode 2012-2013.

KomiteUrusan2009-20112011-2013
Iotonomi daerah; hubungan pusat dan daerah serta antar-daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pemukiman dan kependudukan; pertanahan dan tata ruang; serta politik, hukum, dan hak asasi manusia (HAM)Elnino M.H. MohiBudi Doku
IIpertanian dan perkebunan; perhubungan; kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral; kehutanan dan lingkungan hidup; pemberdayaan ekono-mi kerakyatan dan daerah tertinggal; perindustrian dan perdagangan; pena-naman modal; dan pekerjaan umumBudi DokuHana Hasanah FM
IIIpendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemuda dan olah-raga; kesejahteraan sosial; pember-dayaan perempuan dan ketenagakerjaan.Rahmijati JahjaRahmijati Jahja
IVanggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); pajak; perimbangan keuangan pusat dan daerah; lembaga keuangan; dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.Hana Hasanah FMElnino M.H. Mohi

Alat kelengkapan lainnya adalah Panitia Hubungan Antar Lembaga (PHAL), bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dengan lembaga sejenis, lembaga pemerintah, maupun non-pemerintah, baik secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, ada Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) tugasnya melakukan penelaahan lanjutan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan kepada DPD. Hanna Hasanah adalah anggota PAP 2012-2013.

Di luar alat kelengkapan di atas, masih ada lagi Kelompok DPD yang menjadi anggota MPR yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggota DPD di MPR, meningkatkan kemampuan kinerja DPD dalam lingkup dan fungsi sebagai anggota MPR. Kelompok ini juga melakukan pendalaman atas hal-hal terkait konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Dalam empat periode, anggota Kelompok DPD di MPR RI dari Gorontalo, berturut-turut adalah Elnino Mohi, Hana Hasanah, Elnino Mohi, dr. Budi Doku.

Hasil-hasil DPD RI

KEPUTUSAN DPD RI
(1 Oktober 2009 s.d. 9 Agustus 2013)
20092010201120122013JUMLAH
RUU Inisiatif DPD RI379120
Pandangan dan pendapat DPD RI2615421295
Pertimbangan DPD RI13217
Hasil pengawasan DPD RI1514231567
Pertimbangan DPD RI berkaitan dengan anggaran1476321
Usul DPD RI untuk program legislasi nasional1113
Rekomendasi DPD RI235
JUMLAH150478535218

Catatan :

  1. Elnino M. Husein Mohi terlibat secara langsung dalam proses penyusunan 56 buah Keputusan DPD RI, terdiri dari ; 34 Keputusan DPD RI ketika Elnino duduk di Komite 1 (2009-2011), dan 22 Keputusan DPD RI saat Elnino menjadi anggota Komite 4 (2011-2013).
  2. Semua Keputusan DPD RI yang ada pada tabel tersebut BELUM DAPAT DILAKSANAKAN untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia selama belum dibahas dan diputuskan oleh DPR RI—yang diisi oleh Partai Politik—untuk menjadi menjadi undang-undang.
Pidato di hadapan seluruh senator dalam Rapat Paripurna DPD-RI
Menyerahkan hasil reses kepada Pimpinan DPD-RI
Senator Rahmijati Jahja, Senator dr. Budi Doku, dan Senator Elnino
sesaat sebelum rapat paripurna DPD-RI

Start typing and press Enter to search