Pertanggungjawaban Wakil Rakyat

Oleh : Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd.

Seseorang yang kembali berjuang mempertahankan kursinya di parlemen, biasa disebut incumbent (petahana), tidaklah elok berkampanye menebar janji maupun program untuk “merayu” konstituennya, dan tentu saja lebih tidak pantas lagi baginya mengumbar kejelekan personal para pesaing politiknya dalam Pemilu. Yang pantas dia buat adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perjuangkan (atau dia lakukan, jika ada) selama menjadi wakil rakyat.

Sebaliknya, tak pantas pula seorang contender (penantang), yakni calon anggota legislatif (caleg) yang belum duduk di parlemen, menyerang personal para anggota dewan. Sebaiknya, para penantang menuntut pertanggungjawaban para wakil yang ingin dia gantikan sambil menawarkan suatu visi dan misi yang menurutnya lebih baik.

Inilah salah satu substansi demokrasi yang harusnya jadi isu utama dalam setiap Pemilu. Rakyat mesti tahu betul apa saja tugas dan kewajiban para legislator itu. Sudahkah para incumbent memenuhi tugas dan kewajibannya di parlemen demi rakyat yang diwakili. Serta apakah seorang caleg penantang, diyakini akan lebih baik dibanding para incumbent itu untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan.

Opini rakyat mesti terarah untuk memilih seorang caleg berdasarkan kemampuan dan rekam jejak si caleg. Memastikan bahwa di kursi parlemen nanti, dia benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan semata mengisi kantong pribadi, apalagi tidur dan bolos di saat rapat.

Berbagai kisah dan teori ilmiah telah menjelaskan bagaimana proses transisi demokrasi menuju consolidated democracy (demokrasi yang terkonsolidasi), menuju demokrasi yang bermutu, menuju demokrasi yang merit (bermuara pada kebaikan, adil, dan sesuai nalar dan nurani), menuju kondisi masyarakat yang cerdas: ‘sadar negara’, ‘sadar bangsa’, ‘sadar daerah’ hingga ‘sadar anggaran’ dalam memilih dan mengontrol orang yang dipilihnya.

Seorang wakil rakyat, yang telah digaji tinggi dari receh uang rakyat, dituntut pula tanggung jawab yang tinggi. Bila seorang rektor harus bertanggungjawab secara administratif dan secara ilmiah, maka bagi seorang politisi; jabatan politik yang disandangnya mesti dipertanggungjawabkan secara administratif dan politis pula.

Pertanggungjawaban politis itu mesti dialamatkan kepada manusia-manusia yang ada di daerah pemilihannya. Dan bila kita menggunakan standar-standar peradaban, maka pertanggungjawaban politis itu mestinya dilakukan bukan hanya dengan cara lisan, tetapi tertulis.


Di berbagai negara yang demokrasinya lebih berkualitas, baik partai politik maupun politisi secara individual memiliki wadah untuk bertanggungjawab kepada konstituennya. Di Australia, misalnya, bahkan untuk meraba apa saja kebutuhan prioritas masyarakat, politisi maupun parpol melakukan survey, semacam needs assessment sehingga kebijakan atau keputusan politiknya didukung oleh sebagian besar penduduk. Mereka pun menerbitkan laporan pertanggungjawaban politisnya untuk diedarkan kepada konstituen mereka. Sebab, jika itu tidak dilakukan, maka dipastikan publik yang mereka wakili bakal beralih ke figur/partai lain yang lebih dapat diharapkan.

Karena itulah saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap lahirnya buku ini. Seorang anggota DPD-RI yang mewakili Provinsi Gorontalo di tingkat nasional, Elnino Mohi, sedang memberikan contoh penting bagi kita semua, bukan hanya di Gorontalo, bahkan contoh bagi seluruh Indonesia. Elnino dan para tim suksesnya di Pemilu 2009, kini membukukan apa saja yang telah diperjuangkan dan dilakukan selama menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia utusan Gorontalo. Buku yang sangat penting, bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena inilah yang akan menjadi pemicu lahirnya buku serupa dari para wakil rakyat dan wakil daerah lainnya.

Melihat isinya, tampaknya tim penyusun buku ini telah berusaha keras untuk menilai anak muda yang mereka usung ini secara apa adanya. Mereka tidak hanya mencatat apa saja yang berhasil diperjuangkan Elnino, tetapi dalam buku ini pun mereka menguraikan apa saja kegagalan, sekaligus melancarkan kritik terhadapnya
Bahkan dalam pengantar ini, sebetulnya saya tergoda untuk melontarkan kritik terhadap Elnino, tapi apa yang ada di kepala saya, ternyata sudah disuarakan oleh beberapa orang dalam buku ini. Saya tersenyum sendiri membacanya. Luar biasa. Sangat jarang politisi mau mencetak buku yang di dalamnya ada kritik tajam terhadap dirinya sendiri. Saya tanyakan kenapa Elnino membiarkan kritik itu ada dalam buku ini, dan Elnino sendiri yang menjawab, “Biar saja, Prof… manusia tiyaali… Ti Prof dan saya ini tentu ada kekurangan, kelemahan dan kesalahan yang terlanjur terjadi dan tidak bisa diperbaiki lagi. Biar saja dituliskan apa adanya.” Inilah yang membuat saya bangga menjadi salah seorang pengkader Elnino. Dia lebih menghargai kebenaran ketimbang harga dirinya sendiri.

Memang, sejak Elnino menjadi salah satu inisiator dan ‘kuli’ dalam perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo pada 1999 silam, saya menangkap semacam ‘dendam sosial’ tengah bersemayam di hati pemuda ini. Di antara 17 penandatangan pendirian Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo-Tomini Raya (Presnas P2GTR), seluruhnya masuk dalam pengurus inti Presnas yang berjumlah 23 orang…kecuali Mohamad Husein Mohi alias Elnino. Karena terbatasnya jumlah pengurus inti Presnas, hanya 23 orang, dia rela memasukkan nama lain untuk menggantikan namanya dalam Surat Keputusan pembentukan Presnas.

Bagi Elnino ketika itu, keanggotaan dalam Presnas bukanlah substansi, yang penting adalah bagaimana agar semakin banyak orang yang bekerja bersama secara sukarela demi berdirinya Provinsi Gorontalo. Dia membuktikan bahwa generasi seumurannya ternyata punya hati besar, bahwa tidak penting namanya tercatat atau tidak dalam sejarah pembentukan Provinsi Gorontalo, yang penting adalah sejarah itu tercipta. Saya menyebut “jenis” dendam seorang Elnino sebagai dendam sosial, karena dia ingin membuktikan bahwa orang Gorontalo bisa lebih maju melangkah bila diberi kewenangan yang mandiri, BERDIKARI (berdiri di kaki sendiri), mengatur nasib daerahnya sendiri.

Pula ketika saya disebut-sebut sebagai salah satu ‘sponsor’ dalam ikhtiar Elnino menuju kursi DPD RI, 2009, saya kembali tersenyum. Seingat saya, Elnino saat itu sering meminta ‘uang bensin’ karena memang dia cukup dekat dengan saya secara pribadi. Dia pun tak pernah meminta banyak, secukupnya saja. Walaupun saya sangat yakin dengan kemampuan Elnino, tak pelak saya tetap kaget ketika namanya bertengger di urutan ketiga suara terbanyak. Kaget karena merasa aneh saja, bagaimana bisa calon-calon lain yang berduit sangat banyak itu dikalahkan oleh seseorang yang memang bukan siapa-siapa di kancah politik. Kaget bercampur bangga. Bangga karena saya adalah salah satu pemilihnya.

Kini Elnino telah memilih masuk ke partai politik. Dia sekarang tercatat sebagai calon anggota DPR RI nomor satu dari Partai Gerindra, bersaing dengan sejumlah tokoh yang bisa kita anggap sebagai raksasa dalam dunia politik Gorontalo. Partai Gerindra yang mengusungnya pun dapat dikatakan sebagai ‘partai baru’ dalam konteks Gorontalo. Walaupun secara nasional Gerindra menunjukkan opini publik yang bagus, tetapi di Gorontalo bisa dikatakan partai itu ‘belumlah apa-apa’.

Dalam benak saya, jika memang ingin menempatkan diri sebagai politisi yang bertarget mendapat kursi, Elnino mestinya masuk ke salah satu partai politik yang sudah pernah dapat kursi ke DPR RI dari Daerah Pemilihan Gorontalo. Memang, sebagaimana saya, Elnino pun telah mendapatkan tawaran dari parpol-parpol ‘besar’ di Gorontalo. Saya memutuskan untuk belum masuk parpol, sedangkan Elnino memutuskan masuk ke parpol ‘kecil’. Secara kalkulasi politik, itu merugikan Elnino. Soal itu pernah saya tanyakan padanya, tapi Elnino menukas, “Semua parpol sama saja, Prof…. Ini adalah pilihan ideologis, Prof… bukan pilihan pragmatis.” Saya memiliki interpretasi yang dalam atas jawabannya itu, yakni seakan Elnino tidak ambil pusing lagi apakah dia kelak akan diberi kepercayaan lagi atau tidak oleh rakyat Gorontalo di Pemilu 2014. Apalagi dalam beberapa kali pertemuan dengan saya, Elnino tampak lebih berkonsentrasi untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ketimbang berkampanye untuk dirinya sendiri.

Namun terlepas dari keputusannya masuk parpol yang sangat kontroversial itu, sejak dulu saya ‘membaca’ Elnino bukan dari latar ideologisnya, tetapi justru dari latar personalnya. Luar dalam, saya menghargai apa yang telah dijalankannya selama menjadi anggota DPD RI. Seorang yang awalnya ‘bukan siapa-siapa’ itu kini telah jadi ‘seseorang’ bagi kita semua, dan sepertinya dia telah siap untuk kembali menjadi ‘bukan siapa-siapa’.
Karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada Elnino atas contoh yang telah dia berikan dalam politik, khususnya di DPD RI. Terimakasih atas kerendah-hatiannya menerima kritikan dan mengakui kekurangan-kekurangannya. Dan tentu saja, terimakasih atas diterbitkannya buku ini. Sekali lagi, terimakasih, Senator Elnino!

Penulis adalah :
• Anggota Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Dasar-Menengah (2012 sd. Sekarang)
• Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo (2012 sd. Sekarang)
• Ketua PGRI Provinsi Gorontalo (2005 sd. Sekarang)
• Rektor Universitas Negeri Gorontalo (2004-2012)
• Ketua Presnas P2GTR (2000-2004)
• Ketua Dewan Penasehat The Presnas Center (2012-2015)

Start typing and press Enter to search